Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

The research objective is to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors causing the abuse of narcotics committed by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter an of the Republic of Indonesia Law no. 35 the Year 2009.