Konstitusionalitas Pencalonan Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana: Kajian Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009
Keywords:
Pencalonan, Legislatif, NarapidanaAbstract
Tujuan penelitian menganalisis Aturan Legislasi Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Sesuai Dengan Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 04/Puu-Vii/2009. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Tipe Penelitian Normatif. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa : (1). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/Puu-Vii/2009 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Konstitusional Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Yakni Pasal 27, 28c Dan 28d, Sehingga Peraturan Kpulah Yang Harus Menyesuaikan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut. (2) Mantan Narapidana Memiliki Hak Konstitusional Untuk Menjadi Calon Legislatif, Dimana Yang Dimaksud Pada Pasal 28 D Uud 1945 Yang Telah Di Tegaskan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/Puu-Vii/2009 Sejauh Yang Bersangkutan Dapat Terbuka Dan Jujur Mengemukakan Kepada Publik Bahwa Yang Bersangkutan Seorang Mantan Narapidana.
The research objective to analyze the Legislation Rules for Nomination of Ex-Convict Legislative Members in accordance with the Constitutional Court Decision Number 04/Puu-Vii/2009. The Method Used In This Research Is The Type Of Normative Research. The results of this study indicate that: (1). That the Decision of the Constitutional Court Number 04/Puu-Vii/2009 is in accordance with the Constitutional Provisions as referred to in several articles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Articles 27, 28c and 28d so that it is the Commission's Regulations that must adjust to the decision of the Constitutional Court. (2) Former Convicts Have a Constitutional Right to Become a Legislative Candidate, which is referred to in Article 28 D of the 1945 Constitution which has been affirmed in the Decision of the Constitutional Court Number 04/Puu-Vii/2009 as far as the person concerned can openly and honestly state to the public that the Concerning a Former Convict.
References
Budhiati, I. (2020). Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu. Sinar Grafika.
Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana.
Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(1), 149-161.
Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(1), 75-86.
Prayoga, A. N. R. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Pengaturan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7(12), 1-15.
Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13(4), 868-885.
Sobari, A. (2021). Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif. National Journal Of Law, 5(2), 654-673.
Suantara, I. G. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Menganulir Peraturan Yang Dibuat Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Private Law, 1(1), 1-20.
Susanto, M. (2019). Mekanisme Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Legislasi, 16(2), 263-77.
Thohawi, A., & Wahyudiono, T. (2019). Pendidikan Politik: Hilangnya Hak Politik Bagi Mantan Narapidana. ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology, 1(1), 181-190.
Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 615-628.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Yayu Dwi Lestari, Abd Rahman, Muhammad Ya'rif Arifin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
