Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba
Keywords:
Penegakan Hukum, Parkir Ilegal, Daerah WisataAbstract
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap parkir Ilegal di daerah wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui suvei dengan kuesioner sebanyak 50 orang pengunjung wisatawan sebagai sampel dan wawancara dengan istansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Dalam mewujudkan kepastian hukum dengan berkeadilan di masyarakat maka tujuan hukum itu sendiri dahulu mesti terwujud untuk di berlakukan aturan di dalam masyarakat, penulis menemukan pentingnya analisis lingkungan terhadap sarana atau fasilitas untuk terwujudnya efektivitas hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap parkir ilegal di tempat wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. (2) Perampingan struktur untuk berjalanya tupoksi suatu perangkat daerah dengan efektif untuk menjadi acuan penerapan aturan yang ada, salah satu bentuk penghambat efektifnya penerapan hukum pidana dikarnakan multi sektor akibat adanya beberapa perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam satu hak tugas juga dibuthkan insiatif terhadap penegak hukum dalam memanfaatkan tupoksinya dalam hal ini pengadaan pengelolaan tempat parkir yang efektif.
The research objective is to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against illegal parking in the tourist area of Tanjung Bira, Bulukumba Regency. This study uses primary data through a survey with a questionnaire of 50 tourist visitors as a sample and interviews with local government agencies. The results of this study indicate that: (1) In realizing legal certainty with justice in society, the purpose of the law itself must first be realized to enforce rules in society, the authors find the importance of environmental analysis of facilities or facilities for the realization of legal effectiveness in criminal law enforcement against illegal parking at Tanjung Bira tourist attractions, Bulukumba Regency. (2) Streamlining the structure for the effective functioning of the tupoksi of a regional apparatus to serve as a reference for the application of existing rules, one form of inhibiting the effective application of criminal law due to multi-sectoral due to the existence of several regional apparatuses that have authority in one task right also requires initiatives against law enforcement in utilizing its main duties, in this case, the provision of effective parking management.
References
Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1).
Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 35-53.
Huda, N. M. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Ius Quia IusTum, 13(1), 27-37.
Rahman, M. Y., Badaru, B., & Buana, A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 86-94.
Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 M. Yusuf Rahman, Mulyati Pawennei, M. Kamal Hidjaz

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

