Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh perlindungan hukum jika tidak mengetahui atau tidak menjadi pihak dalam perkara; (2) Sebab Sertipikat Hak Atas Tanah dibatalkan cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena amar putusan pengadilan menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terbukti pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya, serta dalam pertimbangan putusan terbukti fakta cacat dalam penerbitan produk hukum atau perbuatan hukum dalam peralihan hak.

The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision that has permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and/or other criminal acts, as well as in the consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.