Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadila Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros
Keywords:
Admintrasi Perkara, Persidangan, ElektronikAbstract
Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum.
The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) knows and analyze the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.
References
Adi, Y. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 6(2), 9-18.
Aprianto, N. E. K. (2021). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis. International Journal Administration Business & Organization, 2(1), 8-15.
Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1), 104-124.
Haryono, H. (2017). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Hukum Dan Ham RI (Implementation of Bureaucracy Reform in the Ministry of Justice and Human Rights). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(3), 227-242.
Ocarina, M. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. Jurnal Syntax Transformation, 2(4), 496-507.
Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 97-116.
Putuhena, M. I. F. (2013). Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(3), 375-395.
Safitri, D., & Waluyo, B. (2020, November). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp. 806-819).
Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. Jurnal Yustitia, 13(1), 80-100
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Kaharuddin Kaharuddin, Syahruddin Nawi, Anggreany Arief
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
