Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene

Authors

  • Syarif Hidayat Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Mulyati Pawennei Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Anzar Makkuasa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Perkawinan, Anak, Dispensasi

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian emperis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: (1). Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohanan dispensasi juga di sertai dengan adanya kasus perceraian di bawah umur perkawinan tiap tahun nya di pengadilan agama pangkajene (pangkep) (2) penerapan undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan belum efektif di pangkep karena dilihat dari masih banykanya permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunya di sertai tanggapan para penegak hukum tentang efektivitas undang – undang nomor 16 tahun 2019.

This research objective to analyze the legal consequences that can arise when underage marriages occur. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this research show that: (1). The legal consequences that can arise when underage marriages occur are the many requests for dispensation also accompanied by the existence of underage marriage divorce cases every year in the Pangkajene (pangkep) religious court (2) application of law number 16 of 2019 concerning age limits marriage has not been effective in Pangkep because it can be seen from a large number of requests for dispensation for marriage every year, accompanied by responses from law enforcers about the effectiveness of law number 16 of 2019.

References

Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfungah, L., Ramadhan, F., Monalisa, M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 5(1), 300-310.

Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 9(2), 23-33.

Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lex Privatum, 6(2), 53-60.

Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan. Krtha Bhayangkara, 15(2), 241-270.

Isnaini, E. (2014). Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia. Jurnal Independent, 2(1), 51-64.

Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Unizar Law Review (ULR), 2(2), 135-143.

Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). Journal Presumption of Law, 3(2), 160-180.

Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review, 3(1), 1-16.

Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1), 113-127.

Prasetyo, Y. J. E. (2019). Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama. Jurnal Sagacious, 6(1), 63-74.

Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 31-51.

Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. AS-SYAMS, 1(1), 30-46

Downloads

Published

2023-02-25