Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks

Irfan Idham; Syahruddin  Nawi; Hamza Baharuddin

doi:10.52103/jlg.v1i5.197

Authors

Irfan Idham Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Syahruddin Nawi Universitas Muslim Indonesia
Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.197

Keywords:

Kreditur, Konkuren, Kepailitan

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan perlindungan kreditor konkuren dalam putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks, dapat dikatakan bahwa Kreditor konkuren belum menerima haknya atau belum terpenuhi perlindungan hukumnya, yaitu pengembalian dana umrah Adapun kekuatan hukum dari kreditor konkuren terlihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, 2) Permohonan pailit dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mks terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan wujud perlindungan Kreditor konkuren dalam putusan in casu yaitu melakukan Melakukan pencocokan (verifikasi) piutang, Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor, Menghadiri rapat Kreditor, dan perdamaian.

The objectives of this study are: to know, understand and analyze the position of concurrent creditors in the Decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and concurrent creditor protection in the decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and decision Number: 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Mks. The type of research in this thesis uses a normative juridical approach. The results show that: 1) The position of concurrent creditors in Decision Number 04 / Pdt.Sus PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks, it can be said that concurrent creditors have not received their rights or have not been fulfilled legal protection, namely refunding umrah funds. The legal strength of concurrent creditors is seen in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code, 2) Application for bankruptcy with Decision Number 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga.Mks and Decisions Number 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga Mks is clearly proven and in accordance with legal facts. Meanwhile, the form of concurrent Creditors 'protection in the in casu decision is to carry out verification (verification) of accounts, Provision of Postponement of Debt Payment Obligations of Bankrupt Debtors to Creditors, Attending Creditors' meetings, and reconciliation.

References

Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 323-344.

Ermawan, A., & Yunus, A. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Perusahaannya Diputus Pailit. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(2), 100-108.

Frija, R., Susilowati, E., & Saptono, H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-18.

Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. Halu Oleo Law Review, 2(1), 291-305.

Mahmudah, S. (2018). Kedudukan Lessor Dalam Perjanjian Operasional Leasing Terhadap Kepailitan Lessee Di Indonesia. Diponegoro Private Law Review, 2(1).

Mantili, R. (2015). Proses Kepailitan Oleh Debitor Sendiri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(2), 117-134.

Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 19(1), 11-21.

Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 16(3), 153-163.

Noviana, N. (2006). Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 36(2), 129-158.

Pakel, Y. (2018). Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3(1), 61-82.

Primadhany, E. F. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan Graha Dewata Akibat Dipailitkannya Pengembang PT Dewata Abdi Nusa (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/PN. NIAGA. Sby). Arena Hukum, 7(2), 172-194.

Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 19(1), 1-19.

Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) RUMAH SUSUN. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 73-88.

Saragih, F. C. (2013). Tinjauan Yuridis Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama dalam Pelelangan Budel Kepailitan. Premise Law Journal, 1(2), 13949.

Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Dewan Komisaris pada Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-15.

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Independent, 1(1), 44-55