Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa

Andi Mulawarman; Hambali Thalib; Ilham Abbas

doi:10.52103/jlg.v1i6.226

Authors

Andi Mulawarman Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
Ilham Abbas Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.226

Keywords:

Deversi, Anak, Berkonflik, Hukum

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindarkan stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan peradilan. Salah satunya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk dapat di upayakan diversi begi anak yang sedang berkonflik dengan hukum sebelum masuk ke persidanga. Namun berdasarkan data di Pengadilan Negeri Marisa, terdapat 12 perkara anak yang berkonflik dengan hukum, 6 diantaranya dilakukan upaya diversi sedangkan 6 perkara anak lainnya masuk ke proses persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi yaitu, dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS.

Children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system are obliged to seek diversion. Diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the judicial process to non-criminal proceedings using restorative justice. The goal is to avoid negative stigma and pay attention to the best interests of the child. Every child in conflict with the law has the right to undertake diversion attempts at every stage of judicial examination. One of them is in the examination stage in court. The court is the last institution to seek diversion for children who are in conflict with the law before entering trial. However, based on data in the Marisa District Court, there were 12 cases of children in conflict with the law, 6 of which were attempted to be diversified while 6 other cases of children entered the trial process. This research was conducted at the Marisa District Court, Pohuwato Regency. Judges' considerations in the application of diversion are based on the results of the BAPAS Community Advisory report.

References

Alam, A. S., & Purwati, A. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(2), 181-190.

Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. QAWWAM, 13(1), 43-63.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 163-174.

Firdaus, N., Danil, E., Sabri, F., & Habibi, I. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 155-176.

Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. Jurnal Panorama Hukum, 4(2), 124-134.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 361-378.

Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. JUSTISI, 5(2), 84-96.

Hikmawati, N. L. (2020). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2), 71-782.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 319-330.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51-60.

Raharjo, T., & Astuti, L. (2018). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Media Hukum, 24(2), 181-192.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. Sosio informa, 1(2), 121-140.