Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng
Keywords:
Mediasi, Penolakan, Bakal calon, Anggota LegislatifAbstract
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian Normatif-Empiris, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat.
The Research objective to analyze the effectiveness of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, and to find out what factors influence the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection. against Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency. This type of research is Normative-Empirical, the results of the study show: 1) That the implementation of the Dispute Settlement Mediation function on the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency is less effective or has not been implemented optimally. 2) That there are four factors that influence the implementation of the Mediation function for the Dispute Resolution of the General Election Commission's Rejection of Prospective Legislative Members by Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Soppeng Regency, namely the legal substance factor, the resource factor of the organizing apparatus, the election participant factor and the cultural factor. community law.
References
Amalia, P. C. (2017). Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. Jurnal Politik Indonesia, 2(1), 1-17.
Anjarwati, N. (2020). Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Devi, P. G. (2019). Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jurist-Diction, 2(5), 1787-1798.
Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. Arena Hukum, 11(2), 209-225.
Djanggih, H., & Salam, M. H. (2020). Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(1), 73-83.
Fahmal, A. M. (2008). Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Nainggolan, N. A. F. B., & Marzuki, M. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2(2), 277-301.
Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347.
Rizki A, I., Suhartono, R., & Salam, S. (2021). Implementation of State Administrative Court Decisions: Conception, and Barriers. Musamus Law Review, 3(2), 49-57.
Syawawi, R. (2020). Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 98-116.
Tobing, R. D. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 142-157.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Amrayadi Amrayadi, A. Muin Fahmal, Askari Razak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

