Penerapan Sanksi Bagi Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Sebagaimana Di Atur Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah
Keywords:
Sanksi, Pemilih, PemilukadaAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah atau belum mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitan normative Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka dalam penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah , berdasarkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, telah mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan (2) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, terkait penerapan Pasal 178B UU Pemilihan Kepala Daerah, dipengaruhi oleh faktor subyektif dan faktor obyektif, serta faktor raw in put, instrument input, dan enviromental input.
The Research objective to analyze the reasons for the judge's consideration in applying Article 178B of the Regional Head Election Law in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, whether or not it has reflected real justice, and the factors that influence it. The method applied in this research is normative research. The results show that the reasons for the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka in the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, are based on 2 (two) categories of considerations, namely the judgments of judges that are juridical in nature and those of judges that are non-juridical. Then the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, has reflected true justice, and (2) That in the judge's consideration in the Takalar District Court Decision Number: 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, related the application of Article 178B of the Regional Head Election Law, is influenced by subjective and objective factors, as well as raw input, instrument input, and environmental input factors
References
Bachri, M. A. (2013). Criminal acts related to general elections pursuant to law number 10 year 2008. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 1(2), 290-311.
Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. Arena Hukum, 11(2), 209-225.
Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 93-102.
Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. Masalah-Masalah Hukum, 47(3), 215-227.
Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah. Jurnal Mercatoria, 10(1), 10-17.
Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(1), 1-20.
Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Jurnal Cita Hukum, 2(2), 185-192.
Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Jurnal Supremasi, 1-11.
Setiawan, P. (2015). Analisis Yuridis Sengketa Penetapan Calon Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. NOVUM: JURNAL HUKUM, 2(2), 116-130.
Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(1), 221-236.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Ibrahim Salim, A. Muin Fa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
