Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020

Authors

  • Andi Ahmad Wajdi Latif Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • La Ode Husen Universitas Muslim Indonesia
  • Agussalim A. Gadjong Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilukada

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon, pemberian sanksi yang lemah, adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, dan ambiguitas peraturan, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

The purpose of this study is to analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the Regional Head Election in Maros Regency and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research. The research was carried out at the Maros Regency General Election Supervisory Agency and the Maros Regency Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM). The results of this study indicate: 1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Maros Regency has not been carried out properly. 2) Factors that influence the Violation of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Election in Maros Regency are the factors of familial/kinship relations with candidates, weak sanctions, intervention/pressure from leaders/superiors, motives for obtaining maintaining position, and regulatory ambiguity, infrastructure factors, community legal awareness factors and community legal culture.

References

Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 15-28.

Haryadi, T., Praptono, E., & Pratama, E. A. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 43-67.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 271-282.

Pariangu, U. T. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Biropatologi Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Journal Publicuho, 3(4), 470-479.

Perdana, G. (2012). Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi. Negara Hukum, 10.

Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Usm Law Review, 3(2), 462-479.

Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jurnal Bawaslu, 3(3), 2443-2539.

Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 445-460.

Syarbaini, S. (2019). The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: a Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(2), 104-118.

Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 151-162

Downloads

Published

2021-08-12