Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu
Keywords:
Pengadaan, Tanah, PembangunanAbstract
Tujuan penelitian menganalisis Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris Hasil penelitian bahwa korelasi pengadaan tanah di kabupaten luwu saat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaksanaan dalam pengadaan tanah, dalam hal pengupayaan pengendalian LP2B masih tidak memiliki. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengadaan tanah pelaksanaan terjadinya pengadaan tanah pembangunan di Kabupaten Luwu dikarenakan permintaan penggunaan lahan untuk pemukiman, perkantoran, perekonomian, dan faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga menurut penulis dari beberapa informan, pemerintah harus melakukan pembukaan lahan dan melihat pemanfaatan lahan.
The research objective to analyze the correlation between land acquisition at the National Land Agency Office and Development Planning in Luwu Regency. The type of research used is juridical-empirical research. The results of the study show that the correlation of land acquisition in Luwu Regency when it is in accordance with applicable regulations and implementation in land acquisition, in terms of efforts to control LP2B still does not have. The factors that influence the occurrence of land acquisition in the implementation of the development of land acquisition in Luwu Regency are due to the demand for land use for settlements, offices, the economy, and the very rapid population growth factor. So, according to the authors from several informants, the government should do land clearing and see land use.
References
Andari, C. P. (2019). Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. Notarius, 12(2), 703-717.
Heriani, I. (2014). Peranan Pemerintah Atas Tanah dalam Rangka Pembangunan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(12).
Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan), 1(2), 83-97.
Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 71-86.
Nurlani, M. (2019). Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Terhadap Politik Hukum Di Indonesia. Jurnal Thengkyang, 2(1 Desember), 106-124.
Rejekiningsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). Yustisia Jurnal Hukum, 5(2), 298-325.
Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2(2), 119-132.
Suntoro, A. (2019). Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 5(1), 13-25.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Sigit Prasetya, Syahruddin Nawi, Ilham Abbas

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

