Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan implikasi hukum dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara serta tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban. 2). Implikasi hukum pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Permohoan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak sebagai korban tanpa diajukan permohonan hak restitusi tersebut.

The research objective to analyze the granting of the right of restitution to children who are victims of sexual violence, and the legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The process of granting the right of restitution to a child who is a victim of a crime of sexual violence: In the decision of the Makassar District Court Number: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks has imposed a sentence in the form of imprisonment and an additional form of payment of restitution to the victim. 2). Legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence: Requests for the right of restitution to children as victims of sexual violence only provide an option for victims so that it does not give law enforcement officials an obligation to apply a legal norm to the perpetrator/defendant because he does not the existence of norms that regulate to order all elements of law enforcement officials to apply the right of restitution to children as victims without submitting a request for the right of restitution.