Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
Keywords:
Penyidikan, Penipuan, PolisiAbstract
Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis. Hasil penelitian bahwah proses penyidikan tindak pidana penipuan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan telah sesuai dengan ketentuan kuhap dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana.
The research objective is to analyze the process of handling criminal acts of fraud carried out by investigators from the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police. The method used by researchers here is that research can generally be classified into two types, namely sociological empirical research. The results of the research show that the process of investigating criminal acts of fraud at the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police is by the provisions of the Criminal Procedure Code and the National Police Chief's regulation number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts. The progress in handling criminal acts of fraud and embezzlement at the South Sulawesi Regional Police's general criminal investigation directorate is related to the application of restorative justice in the investigation of criminal acts which is based on two components of the legal basis, namely rules and behaviour. The regulatory component can be seen from several legal rules regarding the application of restorative justice in investigations which have been regulated in police regulations, besides that the behavioural component of police officers can be seen in the acceptance of pro-people reports and the application of restorative justice in the investigation of criminal acts.
References
Alviolita, F. P. (2023). Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 3(2), 138-160.
Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 134-143.
Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.
Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(1), 13-23.
Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 163-174.
Hartanto, H., Budiarto, D., & Rhiti, H. (2022). Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 2(2), 95-114.
Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 27-41.
Irawan, A. (2019). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan. Jurnal Yuridis UNAJA, 1(1), 43-54.
Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. Kerta Dyatmika, 20(1), 51-63.
Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Madani Legal Review, 4(2), 96-107.
Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justitiable-Jurnal Hukum, 1(1), 60-73.
Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 31.
Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.
Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam BataPs Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1), 43-52.
Syafitri, A., & Purba, N. (2023). Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menjadi Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Putusan: 761/Pid. B/2022/Pnlbp). Neraca Keadilan, 2(1), 19-27.
Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 661-670.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Irnayanti Irnayanti, Mulyati Pawennei, Kamri Ahmad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
