Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
Keywords:
Komunikasi Informatika, Statistika, PersandianAbstract
Tujuan penelitian menganalisis fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. dan (2) Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan satu data indonesia kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah Faktor Subtansi Hukum, Faktor Saarana Fasilitas, dan Faktor Aparatur Pemerintah.
The research objective is to analyze the function of the South Sulawesi Province Information, Communication, Statistics and Coding Service according to the implementation of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Indonesian Data. and (2) Knowing the factors that influence the function of the South Sulawesi Provincial Government's Office of Communication, Informatics, Statistics and Coding according to the implementation of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Indonesian Data. This research is empirical legal research. The results of this research show that: (1) The function of the South Sulawesi Province Information, Communication, Statistics and Coding Service in implementing one Indonesian data is less effective; (2) Factors that influence the function of the South Sulawesi Province Information Communication, Statistics and Coding Service in the Implementation of Presidential Regulation No. 39 of 2019 concerning One Indonesian Data are Legal Substance Factors, Facilities Factors, and Government Apparatus Factors.
References
Amin, R. I. (2020). Omnibus law antara desiderata dan realita. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(2), 190-209.
Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 25(1), 52-60.
Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), 71-95.
Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 1(1), 9-18.
Hakim, D. K. (2023). Implementasi dan Pelatihan Website Satudata Banjarnegara kepada Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JUDIKA), 4(1), 19-27.
Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 10(1), 13-23.
Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 5(1), 1-17.
Putra, A. A. (2017). Kebijakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Penterintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Pada Kantor Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Administrative Reform, 1(1), 1-22.
Retnowati, R., Listiyono, H., Purwatiningtyas, P., Wedaningsih, A. S., & Rahmaziana, L. (2019). Analisis readiness penerapan keterbukaan informasi publik (kip) dengan pendekatan soft systems methodology (ssm). Dinamik, 24(1), 41-56.
Sirait, E. R. E. (2016). Implementasi teknologi big data di lembaga pemerintahan Indonesia. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 6(2), 113-136.
Utama, D. P., & Jannah, L. M. (2022). Tantangan implementasi Satu Data penerbangan dan antariksa. Media Bina Ilmiah, 16(12), 7843-7852.
Windiasih, R. (2019). Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan. Journal of Extension and Development, 1(1), 14-21.
Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(1), 1-16.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Fadhilah Meuthia Kaharuddin, Sri Amlinawaty A.Muin, Askari Razak
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
