Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam KHI yaitu tidak dapat diubah / dicabut oleh salah satu pihak harus dengan kedua belah pihak. perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjiankan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

The research objective is to analyze marriage agreements according to the compilation of Islamic law. This research uses a descriptive research type. The research results show that: the concept of a marriage agreement which has been explained in the literature review, and has been regulated in the marriage law Law no. 1 of 1974 As amended in Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law that the marriage agreement is executed before the marriage takes place or before the marriage contract occurs. The legal consequences arising from the implementation of the marriage agreement in KHI are that it cannot be changed/revoked by either party, both parties must do so. legal protection for the rights of husband and wife, however, it will give rise to legal consequences if the making of the agreement is not by the regulations of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In implementing a marriage agreement according to the UUP and KHI, there is no limit to the matters agreed upon as long as it does not violate law, religion and morality.