Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas, stigma masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan lembaga penegak hukum dalam menjadikan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani penyalahguna narkotika. Rehabilitasi tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari aspek kesehatan dan sosial. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, dan peningkatan sarana serta tenaga rehabilitasi agar pendekatan rehabilitatif dalam menangani penyalahguna narkotika dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

The research objective is to analyse the urgency of implementing rehabilitation for drug abusers from the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study used an empirical method with a statistical approach and a conceptual approach. Data were obtained from interviews, laws and regulations, and scientific literature. The results of the study indicate that although Law No. 35 of 2009 has provided a strong legal basis for rehabilitation, its implementation still faces various obstacles, such as minimal facilities, public stigma, and weak coordination between institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of the state and law enforcement agencies in making rehabilitation the main solution in dealing with drug abusers. Rehabilitation is not only important from a legal perspective, but also from a health and social perspective. Therefore, it is necessary to strengthen policies, educate the public, and improve rehabilitation facilities and personnel so that the rehabilitative approach in dealing with drug abusers can be implemented effectively and fairly.