Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum dan negara kesejahteraan. Berlandaskan hukum administrasi negara, penelitian ini menyoroti bagaimana AUPB yang termuat dalam berbagai regulasi seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, dan UU Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN, berfungsi sebagai instrumen etis dan yuridis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga prinsip legalitas, dan melindungi hak-hak warga negara. Melalui studi putusan pengadilan dan analisis normatif, ditemukan bahwa pelanggaran terhadap AUPB seringkali menjadi dasar pembatalan keputusan administratif yang tidak cermat maupun tidak adil, sebagaimana terlihat pada Putusan PTUN Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS dan 69/G/2022/PTUN.MKS. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan AUPB, didukung mekanisme upaya hukum administratif dan yudisial yang efektif, menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.

This study analyses the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in the context of government administration in Indonesia as a manifestation of the rule of law and the welfare state. Based on administrative law, the research highlights how AUPB—codified in various regulations such as the Law on Public Administration, the Law on Civil Servants, and the Law on Clean and Corruption-Free State Administration—serves as both an ethical and legal instrument to prevent abuse of power, uphold the principle of legality, and protect citizens' rights. Through the examination of judicial decisions and normative analysis, it is found that violations of AUPB often form the basis for the annulment of administrative decisions deemed careless or unjust, as demonstrated in Administrative Court Decisions No. 86/G/2024/PTUN.MKS and No. 69/G/2022/PTUN.MKS. Therefore, consistency in the application of AUPB, supported by effective administrative and judicial legal remedies, is crucial for the establishment of a clean, accountable government that is responsive to public interests.