Hubungan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Terhadap Status Aktreditasi Puskesmas Di Majene
Relationship between the Implementation of Management Functions and the Accreditation Status of Health Centers in Majene
DOI:
https://doi.org/10.52103/jahr.v5i1.1604Keywords:
Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerak Pelaksana, Pengawasan dan Pengendalian, AkreditasiAbstract
ABSTRAK
Latar Belakang: Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi puskesmas menilai 3 kelompok pelayanan di puskesmas, yaitu kelompok administrasi manajemen (admen), kelompok upaya kesehatan masyarakat (UKM), dan kelompok upaya kesehatan perorangan (UKP). Stuktur standar akreditasi puskesmas terdiri dari 9 Bab, 42 standar, 168 kriteria dan 776 elemen penilaian. Dalam hal ini Permenkes RI Nomor 46 tahun 2015 menyatakan bahwa penetapan status akreditasi puskesmas terdiri dari: tidak terakreditasi, terakreditasi dasar, terakreditasi madya, terakreditasi utama, atau terakreditasi paripurna.
Metode: Jenis penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan besar total sampel sebanyak 77 orang, analsis data yang digunakan adalah uji chi square.
Hasil: Menunjukkan bahwa nilai p-value pada variabel perencanaan, pengorganisasian, penggerak pelaksana serta pengendalian dan pengawasan lebih besar dari nilai α (0.05).
Kesimpulan: Perencanaan, pengorganisasian, penggerak pelaksana serta pengawasan dan pengendalian tidak mempunyai pengaruh terhadap status akreditasi puskesmas di Kabupaten Majene.
ABSTRACT
Background: First Level Health Facility Accreditation (FKTP) is accreditation granted by an impartial accreditation body selected by the Minister of Health after fulfilling the requirements. Three service groups at public health centers are evaluated as part of public health center accreditation: administrative management group (admen), the community health effort group (UKM), and the individual health effort group (UKP). The public health center accreditation requirements comprise 42 standards, 168 criteria, 776 assessment items, and 9 chapters. In this instance, the Republic of Indonesia's Minister of Health Regulation Number 46 of 2015 specifies that evaluating a public health center's accreditation status entails: not accreditation, basic accreditation, intermediate accreditation, main accreditation, or plenary accreditation.
Method: This type of research uses analytical observational research with a total sample size of 77 people, the data analysis used is the chi square test.
Results: The study's findings indicate that the p-value for the factors driving implementation, organizing, planning, managing, and supervising is higher than the significance level of 0.05.
Conclusion: Planning, organizing, leading implementation, monitoring, and controlling did not affect the accreditation status of Majene Regency public health facilities.
References
Maghfiroh L, Rochmah TN. Analisis Kesiapan Puskesmas Demangan Kota Madiun dalam Menghadapi Akreditasi. Media Kesehat Masy Indones. 2017;13(4).
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 2017.
Kemenkes RI. PMK No. 46 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi [Internet]. 2015. Available from: http://www.slideshare.net/adelinahutauruk7/permenkes-no-46-tahun-2015-tentang-akreditasi-puskesmas-klinik-pratama-tempat-praktik-mandiri-dokter-dan-dokter-gigi
Nurjannah I, Trisna P, Raharjo BB. Status Akreditasi Puskesmas dengan Tingkat Kepuasan Pasien. Higeia J Public Heal Res Dev [Internet]. 2019;3(2):324–36. Available from: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/27138
Teguh Setiawan H, Patria Jati S, Fatmasari EY. Analisis Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Pada Kelompok Kerja Administrasi Dan Manajemen Di Kabupaten Pemalang. J Kesehat Masy [Internet]. 2018;6(5):2356–3346. Available from: http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
Kemenkes RI. Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. 2016.
Ekaputri R, Anwar A, Djafar N. Persepsi Pasien Tentang Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Akreditasi Dan Non Akreditasi Kabupaten Banggai. J Ilm Kesehat Diagnosis. 2019;14(3):241–6.
Batubara S, Napitupulu LR, Kasim F, Manalu ED, Jauhari W. Hubungan Status Akreditasi Puskesmas Dengan Mutu Pelayanan Di Kabupaten Simalungun. Wahana Inov. 2019;8(1):45–53.
Zainuddin AA, Muchlis N, Ahri RA. Pengaruh Kepemimpinan, Organisasi, Tim Peningkatan Mutu Dan Efikasi Diri Terhadap Penilaian Status Akreditasi Puskesmas Di Kota Makassar Tahun 2016-2019. J Aafiyah Heal Res. 2019;28–43.
Septiany F, Batara AS, Patimah S. Analisis Kesiapan Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dalam Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2019. Wind Public Heal J. 2021;2(1):116–28.
Dinas Kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022. 2022.
Syukriadi S. Upaya Meningkatkan Capaian Akreditasi Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. JKM (Jurnal Kesehat Masyarakat) Cendekia Utama. 2022;10(1):145–57.
Samad A, Supodo T, Kamalia LO. Hubungan Akreditasi Puskesmas Dengan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Di Kabupaten Konawe Selatan. J Ilm Obs [Internet]. 2020;12(2):1–8. Available from: https://stikes-nhm.e-journal.id/OBJ/index
Rahmat. Konsep Dan Teori Manajemen Di Puskesmas. 2021.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
