Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Implementation of Family Planning Program Policy in Pangkajene and Islands Regency

Abstract

Abstrak

Latar Belakang : Program Keluarga Berencana bertujuan merencanakan kelahiran agar meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Di Indonesia, program KB berlandaskan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan data dari DPPKB Kab. Pangkep, didapatkan penurunan jumlah akseptor dalam 3 tahun terakhir.
Tujuan : Untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan program KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Metode : Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 9 informan. Teknik pemilihan informan melalui purposive sampling.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi berjalan optimal, terlihat dari konseling dan promosi kegiatan KB yang berjalan dengan baik. Meskipun rata-rata akseptor KB tidak mengikuti penyuluhan karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Selain itu, didapatkan tidak optimalnya aspek sumber daya manusia dari segi kuantitas, sehingga penyuluh KB merangkap tugas. Namun dinilai sudah optimal dari segi kualitas karena seluruh pihak telah mendapatkan pembekalan. Sumber daya finansial serta sarana- prasarana juga terpenuhi karena tersedia dengan baik. Dari aspek disposisi, pemerintah daerah sudah cukup berkomitmen sebab program KB dapat berjalan baik, meskipun program ini belum dilandaskan peraturan daerah setempat. Hal ini didukung oleh para petugas KB yang aktif dalam pelayanan. Sedangkan dari aspek struktur birokrasi, tiap pihak mengerjakan tugas dengan fragmentasi serta pelayanan KB mempunyai alur yang jelas sesuai SOP.
Kesimpulan : Kesimpulan penelitian ini ialah aspek komunikasi, struktur birokrasi serta disposisi dinilai cukup optimal dalam keberhasilan program Keluarga Berencana di Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan aspek sumber daya belum teraktualisasi dengan baik.

Abstract
Background: The Family Planning Program aims to plan births in order to improve the welfare of mothers and children and ensure controlled population growth. In Indonesia, the family planning program is based on Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. Based on data from the DPPKB of Pangkep Regency, there has been a decrease in the number of acceptors in the last 3 years.
Objective: To explore the implementation of the family planning program policy in Pangkajene and Kepulauan Regency.
Method: This type of research is a qualitative analysis with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with 9 informants. The informant selection technique was purposive sampling.
Results: The results of the study showed that the communication aspect was running optimally, as seen from the counseling and promotion of family planning activities that were running well. Although the average family planning acceptor did not participate in counseling because not aware of the activity. In addition, it was found that the human resources aspect was not optimal in terms of quantity, so that family planning counselors had multiple tasks. However, it was considered optimal in terms of quality because all parties had received training. Financial resources and infrastructure are also met because they’re well available. From the disposition aspect, the local government is quite committed because the family planning program can run well, even though this program is not yet based on local regulations, supported by KB officers who are active in the service. Meanwhile, from the aspect of bureaucratic structure, each participants doing the tasks with fragmentation and family planning services have a clear flow according to SOP.
Conclusion: The conclusion of this study is that the aspects of communication, bureaucratic structure, and disposition are considered quite optimal in the success of the Family Planning program in Pangkajene and Kepulauan Regency. Meanwhile, the resource aspect hasn’t been properly actualized.