Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis landasan hukum serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice di kejaksaan negeri palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di indonesia terdapat pada Pasal 364,373,379,384,407,483 KUHP, KUHAP Pasal 205, serta Perja No. 15 Tahun 2020, selanjutnya kejari palopo menngunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di wilayah hukumnya. (2) Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan  Restorative Justice di kejari palopo, terdapat pada faktor budaya hukum masyarakat kota palopo yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat kota palopo yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi jaksa wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara di wilayah hukum kejaksaan negeri palopo.

The research objective is to analyze the legal basis and what factors influence the settlement of criminal cases through the application of Restorative Justice at the Palopo state prosecutor's office. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal basis for applying the concept of Restorative Justice in Indonesia is contained in Articles 364,373,379,384,407,483 of the Criminal Code, Article 205 of the Criminal Procedure Code, and Perja No. 15 of 2020, then pursue Palopo using Perja No. 15 of 2020 as the legal basis for implementing the concept of Restorative Justice in its jurisdiction. (2) The factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Palopo court are found in the legal culture factor of the Palopo city community which really upholds a culture of togetherness and concern for one another, then the legal structure factor with the legal cultural values ​​of the Palopo city community which is close to togetherness and High concern that prosecutors are obliged to explore these cultural values ​​by using Restorative Justice as a concept for settling cases in the jurisdiction of the Palopo District Prosecutor's Office.