Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan

Mohammad Arif; Tasrif Tasrif

Authors

Mohammad Arif Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Tasrif Tasrif Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pemungutan Suara, Pemilihan Umum, Demokrasi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Pemungutan Suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor di masyarakat yang mempengaruhi efektifitas Pemungutan suara Ulang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan kurang efektif disebabkan oleh Struktur Hukum (Legal Structure) sedangkan Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah faktor sarana dan prasarana.

The research objective is to analyze the effectiveness of repeat voting (PSU) in general elections in South Sulawesi Province and to determine and analyze the factors that influence repeat voting (PSU) in general elections in South Sulawesi Province. This research is empirical legal research examining legislation, legal principles and legal doctrine that are relevant to the topic discussed using a sociological approach that examines the factors in society that influence the effectiveness of the repeat voting. The results of this research indicate that the implementation of repeat voting (PSU) was less effective due to the legal structure, while the factors that influence the effectiveness of the implementation of repeat voting are the facilities and infrastructure factors.

References

Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara. Jurnal Legilasi Indonesia, 15(4), 295-307.

Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 87-103.

Bima, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Journal of Lex Philosophy (JLP), 3(1), 30-39.

Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(3), 119-160.

Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. Perspektif, 9(1), 9-18.

Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. RechtIdee, 17(1), 1-12.

Hidayatulloh, B. A. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. WIDYA PRANATA HUKUM JURNAL, 1(2), 110-131.

Kambo, G. (2021). Reflections On The 2019 Re-Election For The President And Vice-President Election In Makassar City For The Dignified Election Election. Jurnal Etika dan Pemilu, 7(1), 78-94.

Koesmoen, J. M., & Hasan, J. A. (2023). Inovasi Penyelenggara Pemilu Serentak Nasional 2024 Yang Kredibel Dan Berintegritas. Jurnal Maladum, 1(1), 16-28.

Kriswantoni, S. (2018). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, 2(2), 31-43.

Nasution, T. A., & Abdullah, A. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah. Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah, 1(2), 161-187.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 271-282.

Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(1), 153-172.

Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan partai politik. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(1), 56-80.

Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 84-93.