Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar
Keywords:
Perlindungan, Hak, MerekAbstract
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar berjalan efektif karena dalam hal proses pendaftaran Negara telah memberikan regulasi yang jelas serta proses pendaftaran dibuat dengan sangat fleksibel, dan ketika terdapat sengketa telah diselesaikan secara baik di pengadilan niaga Makassar. seperti perkara nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks antara merek SOLARIA dengan SOLARIS, perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, dan perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria yaitu Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak.
The research objective is to analyze the effectiveness of implementing legal protection for registered brands following legislation in Makassar City. This research uses empirical legal research. The results of this research show that: (1). The effectiveness of the implementation of legal protection for registered marks by the laws in Makassar City is effective because in terms of the registration process the State has provided clear regulations and the registration process is made very flexible, and when there are disputes they have been resolved properly in the Makassar commercial court. such as case number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks between the brands SOLARIA and SOLARIS, case number 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, and case number 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). The legal consequences of the issuance of a Brand Rights Certificate for Solaris regarding the Exclusive Rights owned by Solaria are that a registered mark can be cancelled through a lawsuit filed by an interested party based on the reason that the mark cannot be registered or is rejected by the provisions of Article 20 and Article 21 of Law No. 20 /2016 to the Commercial Court. The legal remedy against the commercial court's decision on the cancellation lawsuit is cassation. Cancellation of a trademark registration can be done on the grounds that the trademark in question violates the provisions regarding trademarks that cannot be registered and trademarks that must be rejected.
References
Adz-hiya, S. W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2023). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. Diponegoro Private Law Review, 9(2), 181-204.
Atmoko, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 75-86.
Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. Law and Justice, 3(1), 1-11.
Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 219-236.
Herviandi, A., Susilowati, E., & Njatrijani, R. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo). Diponegoro law journal, 6(1), 1-14.
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ganesha Law Review, 3(2), 125-139.
Kurniawan, M. R. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Merek Suatu Produk. Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi, 14(2), 123-131.
Kalalo, P. F. (2021). Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya. Lex Privatum, 9(3), 119-129.
Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Lex Jurnalica, 15(2), 198.
Risandi, K., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(2), 315-326.
Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1), 108-124.
Serlia, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(2), 66-76.
Sutjipto, C. R. (2019). Analisis tentang sengketa merek PRADA dengan merek The Rich Prada. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 22(02), 109-117.
'
Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal. Law, Development and Justice Review, 6(2), 111-128.
Windari, D. (2014). Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 3(3), 44128.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Achmadi Ali, Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
