Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
Keywords:
Kepala Desa, Bantuan Desa, Tindak Pidana KorupsiAbstract
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tana Toraja, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya.
The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Tana Toraja Resort Police then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police is not running effectively due to the process of investigating criminal acts of corruption in village funds, there is a lack of resources and a lack of harmonization between other law enforcement officials
References
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(1), 61-76.
Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(1), 61-75.
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. Halu Oleo Law Review, 2(2), 448-459.
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.
Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.
Endah, K. (2019). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(4), 25-33.
Handoyo, N. D., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(10), 1610-1623.
Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2), 210-229.
Purnama, H., & Aburaera, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(1), 63-77.
Rahman, S., Akhirno, S. J., & Nawi, S. (2023). Contempt Of Court Criminal In Justice Implementation In Indonesia. Russian Law Journal, 11(5), 1134-1145.
Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 117-132.
Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(1), 49-66.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 323-344.
Umboh, A. W. S., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. (2020). Analisis Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan di Desa. Sam Ratulangi Development Resource Management Review, 1(1), 52-58.
Wibowo, W. D., & Mahmud, A. (2022, August). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 1267-1274).
Umboh, A. W. S., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. (2020). Analisis Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan di Desa. Sam Ratulangi Development Resource Management Review, 1(1), 52-58.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Saiyed Ahmad A, Sufirman Rahman, Askari Razak
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
