Strategi Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Remaja Yang Tidak Terikat Perkawinan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan kasus persetubuhan yang melibatkan remaja yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, dengan fokus pada peraturan hukum yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhi maraknya kasus tersebut. Fenomena ini kian kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, pergeseran nilai-nilai sosial, dan lemahnya kontrol dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan remaja, terutama dalam hal pembuktian persetujuan dan usia korban. Selain itu, masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks psikologis remaja menyebabkan pendekatan yang digunakan cenderung represif daripada rehabilitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum pidana dan pendekatan sistem perlindungan anak yang lebih holistik, baik dari aspek pencegahan, intervensi hukum, maupun rehabilitasi. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan seksual terhadap remaja secara lebih adil dan manusiawi.

This study aims to analyse the strategies for addressing sexual intercourse cases involving adolescents not bound by marriage, focusing on the applicable legal regulations and the contributing factors behind the prevalence of such incidents. The phenomenon is becoming increasingly complex due to the rapid development of information technology, the shift in social values, and the weakening of supervision from both families and schools. The research adopts a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings reveal significant gaps in the enforcement of laws against adolescent sexual offenders, particularly in proving consent and determining the victim’s age. Moreover, law enforcement officers often lack an in-depth understanding of the psychological conditions of adolescents, resulting in a more repressive rather than rehabilitative legal approach. Therefore, reformulation of criminal justice policies and a holistic child protection system are needed, encompassing prevention, legal intervention, and rehabilitation. This study is expected to serve as both an academic and practical reference for policymakers, academics, and law enforcement officials in addressing adolescent sexual crimes in a more just and humane manner.